Hukum

Berita : Bagian Hukum

JDIH Pemerintah Kabupaten Blora


Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

197609051999032004_1488955121.jpg
        SLAMET SETIONO, SH, MM
        Nip. 197701112005011006

 

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan.


Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan

197701112005011006_1510027749.jpg
        EVI SUSIYANTI ESTININGTYAS, SH, MM
        Nip. 197501281997032003

Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas:
a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan perundang-undangan;
b. membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya;
c. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mencapai hasil kerja yang optimal;
d. menyusun bahan kebijakan teknis perundang- undangan sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
e. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Daerah;
f. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
g. menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses dan penetapan peraturan Daerah;
h. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum Daerah;
i. merumuskan, meneliti, menelaah dan mengkaji rancangan peraturan Daerah, peraturan Bupati, dan keputusan Bupati,;
j. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Daerah;
l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan perundang- undangan;
m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan perundang-undangan berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan perundang-undangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pelaksana Pada Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan

..................

Nip. ................
AJI JOKO LAKSONO SH, MM
Nip. 198707162011011012

Subkoordinator Bantuan Hukum

197701112005011006_1510027749.jpg
        ............
        Nip. ...........

Subkoordinator Bantuan Hukum mempunyai tugas:
a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bantuan hukum;
b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
c. meneliti, memeriksa dan mengawasi serta mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan;
d. mengevaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan hukum;
e. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
f. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
h. melaksanakan koordinasidan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
i. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion):
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum;
k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bantuan hukum berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pelaksana Pada Subkoordinator Bantuan Hukum

...............
Nip. ................
ROMELAN
Nip. 196501211988011001

Subkoordinator Dokumentasi Dan Informasi

default.jpg
        DWI SETIO WATIE, SH, M.M
        Nip. 197110212006042016

Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas:
a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dokumentasi dan informasi;
b. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya;
c. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mencapai hasil kerja yang optimal;
d. menyusun bahan kebijakan teknis dokumentasi dan informasi sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
e. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
f. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;
g. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
h. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;
i. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
j. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan informasi berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan informasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pelaksana Pada Subkoordinator Dokumentasi Dan Informasi Hukum

DITA TRISTIYANA
WULANSARI SE
Nip. 198003102010012003
SUCIATI S.H.
NIP. 198904042020122016

Info