Pemerintahan

Berita : Bagian Pemerintahan

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

196805011994031005_1508810126.JPG
BAWA DWI RAHARJA S.STP, M.Si
Nip.
197701221997031003

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan Dan Kesejateraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Subkoordinator Administrasi Pemerintahan

197701112005011006_1510027749.jpg
        NUR BEKTI YULIARTO, S.STP, MM
        Nip. 198907212010101001

Subkoordinator Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas:
a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan administrasi pemerintahan;
b. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan
jabatan dan kompetensinya;
c. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
d. menyusun bahan kebijakan teknis administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang administrasi pemerintahan;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah bidang administrasi pemerintahan;
g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
h. melaksanakan koordinasi kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan teknis pemerintahan Desa;
k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pelaksana Pada Subbagian Administrasi Pemerintahan

LAIKA CAHYANTI
Nip. 198510162014062004
SULASTRI
Nip. 197706142009012003

Subkoordinator Administrasi Kewilayahan

197701112005011006_1510027749.jpg
        SUYATNO, S.Sos
         Nip. 196710041990031009

Subkoordinator Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas:
a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan administrasi kewilayahan;
b. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya;
c. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
d. menyusun bahan kebijakan teknis administrasi kewilayahan sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
f. melaksanakan koordinasi penegasan batas Daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
g. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
h. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
i. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
j. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan;
l. melaksanakan koordinasi dibidang pertanahan;
m. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan administrasi kewilayahan berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan administrasi kewilayahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pelaksana Pada Subbagian Administrasi Kewilayahan

ROBY WAHYU PRAMONO S.STP
Nip. 199602062018081001

SETIYO WIBOWO
Nip. 198109302010011010

Subkoordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah

default.jpg
        .............
        Nip. ...........

Subkoordinator Kerja Sama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas:
a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan kerja sama dan otonomi Daerah;
b. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya;
c. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
d. menyusun bahan kebijakan teknis kerja sama dan otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
e. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
f. menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
g. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah;
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
i. memfasilitasi pengusulan izin dan cuti bupati dan wakil bupati;
j. menyusun bahan Laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
k. menyusun bahan laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati;
l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum;
m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpianan dan anggota legislatif;
n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi Daerah;
o. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri;
p. melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;
q. melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeri;
r. melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi pemerintah Daerah;
s. melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
t. melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama Daerah dalam negeri;
u. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
v. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dan otonomi daerah berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
w. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama dan otonomi daerah sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pelaksana Pada Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah

YENI FAJAR LESTARI S.I.KOM.
Nip. 198908272020122020
BAMBANG SURYANTO
Nip. 196505232006041002

Info