Setibanya di Trenggalek, Wakil Bupati H. Arief Rohman, M.Si, didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Purwadi Setiono, SE, Asisten Ekonomi Pembangunan, Suryanto, SE, M.Si, Kepala Dinas Bappeda Ir. Samsul Arief , beserta anggota TKPKD Kabupaten Blora langsung menuju Posko GERTAK.
“Kami memilih Trenggalek sebagai tempat belajar, karena Pemerintah Blora menganggap penanganan kemiskinan di Trenggalek sudah baik, terpadu dan telah diakui secara nasional. Kita ingin belajar dari Trenggalek soal penanggulangan kemiskinan yang sudah sukses. Programnya cukup bagus dan kita ingin mengadopsi ini untuk Kabupaten Blora nanti,” ucap Wakil Bupati.
Meninjau Posko GERTAK, program andalan Kabupaten Trenggalek dalam hal penanggulangan kemiskinan. (foto: humas)
Wakil Bupati menambahkan, sebenarnya Blora sendiri sudah melakukan hal yang sama untuk penanganan kemiskinan di Blora, dengan melibatkan BAZNAS untuk bersinergi dalam menangani kemiskinan. Namun GERTAK di Trenggalek lebih komperhensif dan tertata. Sehingga pihaknya ingin mengadopsinya.
“Pondasi kita sudah ada, namun perlu dilengkapi dengan sistem yang baik seperti milik Trenggalek ini,” tambahnya.
Di dalam Posko GERTAK Trenggalek, tim dari Blora dipersilahkan untuk menggali informasi secara detail dan mencoba fitur-fitur aplikasi penanganan kemiskinan yang ada.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Kabupaten Blora, Ir.Samsul Arief mengatakan penangangan kemiskinan di Trenggalek sudah tertata secara sistematis baik perangkat lunak, perangkat kerasnya maupun sumberdayanya sudah dipersiapkan, sehingga laporan dari masyarakat langsung bisa dilakukan tanggapan.
Menurut Ir. Samsul Arief, yang membedakan dengan Blora penanganan kemiskinan di Trenggalek berbasis data terpadu. Laporan masyarakat yang masuk, diverifikasi secara data dan juga diverifikasi dilapangan oleh pasukan pink yang bersifat independen untuk melakukan pembuktian.
“Apa yang kami dapatkan dari studi tiru ini selanjutnya akan kami sampaikan sebagai bahan masukan kepada TKPKD Blora,” tandasnya.
Usai meninjau Posko GERTAK yang berada di area Kantor Wakil Bupati Trenggalek, rombongan dari Kabupaten Blora ini selanjutnya jalan kaki menuju Pendopo Manggala Praja Nugraha guna bertemu dengan Bupati Trenggalek, H. Mochamad Nur Arifin.
Mendapat kunjungan teman sejawat, Wakil Bupati Blora dan jajaran, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin kemudian berbagi pengalaman mengenai penanganan permasalahan kemiskinan. Pihakmya juga menyambut baik kunjungan teman sesama kepala daerah tersebut.
Dirinya juga memuji kedatangan Wabup Blora dengan Tim yang cukup lengkap.
“Saya tidak pernah saat melakukan kunjungan kerja dengan tim selengkap ini, salut buat beliau,” ucap Arifin.
Bupati Trenggalek, M Nur Arifin, memberikan arahan terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang ia pimpin. (foto: humas)
Di ruang Paringgitan Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek, Bupati termuda ini menceritakan bagaimana awalnya dirinya bersama Bupati Trenggalek terdahulu, Emil Dardak membuat inovasi penanganan kemiskinan ini hingga GERTAK ini menjadi sebuah program penanganan kemiskinan terpadu.
“GERTAK ini datangnya tiba-tiba, karena ketika kami dilantik sudah berada dipertengahan tahun. GERTAK ini bukan program melainkan sebuah gerakan gotong royong, yang melibatkan keikutsertaan banyak pihak,” terang Bupati Arifin.
“Dalam program GERTAK ini yang banyak rekomendasinya adalah masalah kesehatan, karena ketika sehat itu orang tidak bingung, namun ketika sakit orang bisa jatuh miskin atau mengaku miskin,” lanjutnya.
GERTAK Trenggalek melibatkan hampir semua OPD untuk berkolaborasi, bekerja secara keroyokan. Setiap kebijakan yang mau diambil, Bupati Trenggalek ini menghimbau kepada Dinas-dinas untuk selalu tengok ke bawah siapa yang mau disasar, sehingga GERTAK ini tidak hanya slogan saja.
Bupati Nur Arifin menambahkan, kunci dalam GERTAK ini, yaitu stakeholder terkait seperti BAZNAS. BAZNAS ini menarik, karena ketika kita berbicara kemiskinan kita pasti mengacu berdasarkan data BDT. Sedangkan data tersebut kadang tidak sesuai realita dan warga miskin diluar data BDT itu masih banyak.
“Hal ini memaksa kami untuk mencari anggaran diluar Pemerintah. Waktu itu saya hanya kepikiran BAZNAS saja,” lanjutnya.
Mas Ipin sapaan akrab Bupati Trenggalek sempat bercerita bagaimana awal dirinya masuk ke dalam Pemerintahan di Trenggalek, uang yang masuk ke BAZNAS cuma Rp. 8 juta per bulan dan kini sudah berubah drastis menjadi Rp. 400 juta/bulan. ASN di Trenggalek pun bersedia berzakat hingga 2,5 persen dari gajinya, dan digunakan untuk penanganan kemiskinan di Trenggalek.
“Selama perjalanan ini tentu juga banyak permasalahan, namun demikian kami terus berupaya meminimalisir permasalahan tersebut dan terus berbenah,” ungkapnya.
Bupati Trenggalek juga menggandeng sebuah komunitas di sebuah sosial media, yang suka mengkritisi pemerintah tanpa memberikan solusi diajak berperan dalam penanganan kemiskinan ini.
Dengan dinamakan “Pasukan Pink” para relawan ini diajak peran aktifnya untuk bersedekah informasi dan tenaganya. Mereka bertugas untuk memverifikasi usulan yang masuk dengan fakta di lapangan. Termasuk menyaring informasi dari bawah untuk diusulkan ke Posko GERTAK.
“Hal ini menjadi kolaborasi yang apik untuk penanganan kemiskinan di Trenggalek dan yang membanggakan lagi relawan ini bekerja tulus tanpa digaji oleh pemerintah,” tandas Bupati Trenggalek.
Acara tersebut di akhiri dengan foto bersama Bupati Trenggalek dengan Wakil Bupati beserta tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora. (Tim Liputan Humas Protokol Setda Blora)
