BLORA. Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub), pada hari Selasa (29/10/2019) melaksanakan Sosialisasi Pembangunan dan Pengumuman Peta Bidang Pembebasan Lahan untuk pengembangan fasilitas Bandara Ngloram.
Bertempat di Balaidesa Ngloram, Kecamatan Cepu, sosialisasi dibuka langsung oleh Bupati Djoko Nugroho didampingi Kepala Dinrumkimhub, Pratikto Nugroho, S.Sos, MM, Kepala Bappeda, Ir. Samsul Arief, Inspektur Drs. Kunto Aji, dan perwakilan Kantor ATR/BPN (Pertanahan) Blora.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala UPBU Bandara Dewadaru, Yoga Komala, sebagai perwakilan Kementerian Perhubungan, bersama Kepala Unit Pelaksana Bandara Ngloram, Abdul Rozaq. Kemudian Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Blora, Kabag Humas Protokol Setda Blora, dan tokoh masyarakat setempat.
Adapun peserta sosialisasi adalah para warga masyarakat pemilik lahan yang akan terkena proyek pengembangan fasilitas Bandara Ngloram, berikut Kepala Desa Ngloram, Kepala Desa Kapuan, dan jajaran Forkopimcam Cepu.
Dalam kesempatan itu, Bupati Djoko Nugroho menyampaikan bahwa untuk pengembangan fasilitas Bandara Ngloram di tahun 2020 berupa terminal, apron dan sebagainya, diperlukan pembebasan lahan sekitar 3,1 hektare.
“Ada 24 KK yang lahannya terkena pembebasan lahan untuk diberikan ganti untung. Tidak ganti rugi, sekarang adanya ganti untung. Ada yang seluruh tanahnya harus dibebaskan, namun juga ada sebagian. Yang sebagian, nanti sertifikatnya akan kembali sesuai sisa tanah yang dibebaskan,” ucap Bupati.
Kepala UPBU Bandara Dewadaru, Yoga Komala, mewakili Kementerian Perhubungan, menjelaskan tahapan pembangunan bandara. (foto: humas)
“Saat ini baru tahap pengumuman luas tanah yang terkena proyek pengembangan Bandara Ngloram. Belum bicara soal harga. Harga nanti yang menentukan adalah tim appraisal, tim independen yang dibentuk oleh negara. Jadi yang menentukan harga bukan Bupati, bukan masyarakat,” lanjut Bupati.
Bupati ingin agar setelah pengumuman luas lahan yang akan dibebaskan dilakukan, proses pembayaran bisa segera dilakukan. Pihaknya mendorong agar tim appraisal bisa segera melakukan proses taksir harga tanahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinrumkimhub Blora, Pratikto Nugroho, S.Sos, MM menyampaikan bahwa sesuai tahapan yang telah disusun, diperkirakan pembayaran pembebasan lahan akan dilakukan pada bulan Desember.
“Jika pengumuman luas lahan terdampak proyek bandara ini tidak ada sanggahan dari masyarakat, maka tim appraisal akan segera melakukan taksiran harga. Kami upayakan bulan Desember sudah dibayarkan melalui transfer rekening,” ucap Pratikto Nugroho.
Bupati pun meminta agar proses transfer dilakukan secara bersamaan, dikumpulkan di Balaidesa seperti sosialisasi ini. Pihak bank diundang di depan seluruh warga, disaksikan jajaran Forkopimcam. Agar semua tahu, tidak ada yang bias.
Juwair, salah satu petani yang sebagian tanahnya akan terkena proyek pengembangan bandara meminta kepastian terkait penggunaan lahannya.
“Tanah saya sudah diumumkan terkena seluas sekian, namun pembayarannya dijanjikan bulan Desember. Sedangkan sekarang disini sudah mulai musim tanam padi. Kira-kira jika mulai kita tanami, dan di pertengahan jalan belum sampai panen sudah dibayar ganti untungnya. Apakah tanaman padi yang belum panen ini ikut dihitung dalam ganti untung? Kalau tidak, kami rugi.
Jika masih boleh ditanami, panennya diperkirakan pada awal bulan Februari,” terang Juwair.
Hal ini langsung direspon oleh Kepala UPBU Bandara Dewadaru, Yoga Komala, yang mewakili Kementerian Perhubungan. Menurut dia, lahan akan mulai digunakan untuk pembangunan jika pihak Pemkab telah menyerahkan hibah lahan dan tahapan lelang selesai.
Kepala Desa dan segenap warga Desa Ngloram mengikuti pelaksanaan sosialisasi di balaidesa setempat. (foto: humas)
“Jika tadi disampaikan pembayaran akan dilakukan Pemkab pada bulan Desember, dan masa lelang kami perkirakan 40 hari hingga 2 bulan pasca penyerahan hibah, maka lahan mulai digunakan pada bulan Februari. Jadi bisa selesai panen, lahan baru kami garap untuk pengembangan bandara,” kata Yoga Komala.
Atas pernyataan Yoga Komala ini, Bupati menyimpulkan bahwa petani masih diperbolehkan menanam padi sekali musim tanam.
“Bagus ini, berarti para petani masih bisa tanam pagi tadi satu musim saja, satu MT saja ya. Setelah itu sudah mulai digarap untuk bandara. Uangnya untuk membuka usaha. Daerahmu ini nanti akan menjadi kota. Harus didukung dan disyukuri,” ungkap Bupati.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa akses jalan menuju Ngloram dari pertigaan Mulyorejo akan ditingkatkan dengan rigid beton secara bertahap mulai 2020.
Warga pun merasa senang dan siap mendukung proses pembangunan serta pengembangan Bandara Ngloram. Kades Ngloram, Diro Beny Susanto, menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses pembebasan lahan. Pihaknya ingin seluruh tahapan bisa berjalan lancar.
“Kami ingin agar Desa Ngloram ini bisa menjadi tonggak sejarah kemajuan Kabupaten Blora,” ujarnya.
Untuk diketahui, saat ini hingga akhir 2019 nanti dilakukan perpanjangan dan perkerasan landasan pacu sepanjang 1200 meter. Sedangkan 2020 akan dilakukan perpanjangan landasan hingga 1600 meter, dan pembangunan sejumlah fasilitas pendukung bandara yang ditarget selesai akhir 2020 sehingga bisa digunakan untuk penerbangan komersil.
“Untuk akhir 2019 ini, jika landasan sudah jadi, sudah ada dua perusahaan charter flight yang ingin mendaftar sebagai jasa penerbangan di Bandara Ngloram. Beberapa flying school (sekolah penerbangan) juga mulai tertarik dengan Ngloram,” tambah Yoga Komala. (Tim Liputan Humas Protokol Setda Blora)
